Irwan Demokrat: Target Kami, Pembangunan Jalan Provinsi & Kabupaten Dibiayai APBN

"Jika begitu halnya, sampai kiamat pun jalan-jalan di daerah tidak akan pernah layak dan kondisi mantap karena uangnya tidak ada," ucap politikus asal Kalimantan Timur itu.

Di sisi lain, katanya, pemerintah pusat hanya mengurusi jalan nasional dan selebihnya membangun tol besar-besaran tanpa melihat kebutuhan prioritas jalan layak dan mantap justru banyak di daerah.

Maka dari itu, dia pengin dalam revisi UU Jalan ada pasal yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu menangani pembangunan jalannya. Baik itu jalan provinsi ataupun di kabupaten/kota.

"Ini target kami, pembangunan jalan di daerah bisa dibiayai pemerintah pusat melalui APBN di luar dana transfer ke daerah," tandas wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu. (fat/jpnn)