Isu Mutasi Berembus Kencang, 200 Pejabat Pemko Bergeser

Begitu juga menurut Kepala Dinas Perhubungan Padang, Hendrizal Azhar. “Kalau memang iya ada mutasi, tidak perlu dipermasalahkan. Itu hak pimpinan dan harus kami turuti,” ungkapnya.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah juga enggan berkomentar. Hanya saja, pada setiap kesempatan, Mahyeldi mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pejabat sesuai kompetensi yang dimilikinya.

Namun, Wako sedikit memberi gambaran mutasi dilakukan karena ada pejabat yang akan pensiun, pindah dan faktor lainnya. “Pejabat yang sudah 4 tahun menjabat di satu posisi kita lakukan penyegaran/rotasi. Intinya, mutasi dilakukan berdasarkan penilaian kinerja selama ini,” kata Mahyeldi.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekko) Padang, Asnel mengatakan, memang ada mutasi. ”Ada sekitar 200 pejabat yang akan dilantik. Di antaranya enam pejabat eselon II, termasuk juga eselon III dan IV. Paling banyak itu lurah,” tegasnya.

Pamong senior Rusdi Lubis mengatakan, mutasi merupakan hal yang biasa terjadi di suatu organisasi dalam rangka penyegaran. Karena memang wali kota memiliki hak untuk itu.

Disinggung mutasi ini ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Rusdi menyebut itu tergantung dari pimpinan. “Yang dilarang itu apabila enam bulan sebelum masa jabatan habis, baru tidak boleh,” ujarnya saat dihubungi Padang Ekspres kemarin (25/7).

Senada, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan, belum melihat indikasi politik dalam mutasi, kecuali sudah ada pengaduan. Seperti pejabat yang berprestasi tiba-tiba dipindahkan. Menurutnya, mutasi di merupakan bagian dari upaya penyegaran bagi penjabat publik di pemerintahan. (eri/cr20/cr23)