Isu Netralitas Polri Diduga Akal-akalan Parpol demi Cari Simpati

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kalimantan Timur Rendy Zulkarnain menilai tudingan Polri tak netral dalam Pemilu 2024 sekadar isu yang dibuat oleh kelompok tertentu.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak baik untuk pendidikan politik.

Dia mengungkapkan, tudingan harus berdasarkan bukti kuat, bukan sekadar isu belaka. Dia lalu menyinggung jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tertentu.

Soal netralitas menurutnya hal baik untuk disampaikan kepada publik karena bagian dari pendidikan politik, agar juga masyarakat turut mengawasi proses pemilu.

“Namun, jika hanya sekadar dari isu ke isu untuk sekadar meningkatkan simpatik publik terhadap partai itu, malah masyarakat bisa balik memberikan persepsi negatif, partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder,” jelas Rendy.

Ia juga mewanti-wanti dampak bagi partai politik yang kerap memainkan isu netralitas. Dia khawatir pemilih atau warga yang mempunyai hak suara di Pemilu 2024 malah akan berpikir negatif pada kedua calon yang diusung partai itu.

“Netralitas saat ini ditujukan kepada supporting bodies dari eksekutif, yakni Polri. Sebab, dikhawatirkan institusi ini digunakan oleh penguasa politik sebagai alat untuk membantu kemenangan di Pemilu Serentak 2024 ini, oleh sebab itu DPR mengusulkan dibentuk Panja Netralitas Polri,” kata Rendy.

“Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun RDP antara institusi DPR dan Polri. Tentu saja, langkah ini diserahkan kepada DPR jika ingin membuat Panja Netralitas Polri, hanya saja harus jelas maksud dan tujuannya.” sambungnya.