Jabar Raih Predikat Provinsi Informatif

”Jadi, digitalisasi itu caranya. Tapi mendapatkan status terbaik Provinsi Terinformatif itu menunjukkan kita taat hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menilai, ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi Badan Publik terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat, yaitu kualitas konten informasi, konsistensi dalam menghadirkan inovasi. Termasuk perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara interaksi dan akses masyarakat terhadap informasi.

”Kemudahan mengakses informasi tidak serta merta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Bahkan kecenderungannya, semakin singkat waktu yang digunakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi, baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi,” papar Ma’ruf dalam sambutannya.

Mengacu pada hal itu, Wakil Presiden meminta para pimpinan Badan Publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan. Sebab, masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar.

”Badan Publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ada tiga tahap pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Di antaranya sosialisasi, pengisian kuisioner, dan presentasi. Sosialisasi berlangsung pada 20-21 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Sedangkan, pengisian kuisioner digelar pada 27 Agustus-30 September 2019. Pengisian kuisioner Monev KIP dilakukan secara online via e-monev.komisiinformasi.go.id.

Ada empat indikator dalam pengisian kuisioner, yaitu pengembangan sebsite, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.