Jabatan Ganda Picu Korupsi

JAKARTA - Pemimpin negara hingga tingkat daerah diminta untuk berani melepas jabatan sebagai ketua maupun pengurus partai politik. Sebab, loyalitas ganda tidak akan membuat pemerintahan berjalan efektif.

"Kepala negara, kepala daerah mulai gubernur hingga bupati, banyak merangkap ketua parpol. Sehingga terjadi loyalitas ganda. Kebijaknnya patut dipertanyakan, apa bukan tebang pilih dalam penegakan hukum?" kata Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, Sabtu (17/9), di Jakarta.

Dia menegaskan, penegakan hukum masih tebang pilih. Bangsa ini menurut Wiranto, kedodoran dalam masalah hukum. Wiranto menjelaskan, bukan rahasia lagi bahwasanya pejabat bermasalah mendapat proteksi partai besar. "Itu menandakan penegakan hukum masih dapat perlindunhan dari pejabat negara," katanya.

Harusnya, tegas Wiranto, presiden, gubernur, bupati tidak usah mengurus apalagi menjadi pimpinan parpol. "Fokus pada pengabdian kepada rakyat yang memilihnya, yang memberi mandat kepadanya," kata mantan Panglima TNI itu.