Jadi Calo PNS, Kepala UPTD Dipolisikan

KOTA BIMA– Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora Kota Bima, HSt, akhirnya harus berurusan dengan polisi. Ini lantaran HSt bersama dua kawannya, Is dan St dilaporkan secara hukum oleh Hj Mukjijah, warga Kelurahan Rabadompu Barat di Polres Bima Kota.

Langkah  hukum itu diambil Mukjijah karena ketiganya tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp 20 juta dari Rp 120 juta yang diminta. Beberapa kali korban menemui ketiga orang tersebut, tidak pernah berhasil. Padahal sesuai kesepakatan awal, sisa uang Rp 20 juta akan dikembalikan November 2010 lalu.

Menurut penuturan korban Hj Mukjijah  yang ditemui di kediamannya di RT  09 RW 03, Kelurahan Rabadompu Barat, Sabtu lalu, uang sebesar Rp 120 juta diserahkan kepada St sebagai jaminan agar dua orang anaknya bisa menjadi PNS di Kota Bima tahun 2009 lalu. "Awalnya oknum St menawarkan jasa, bisa membantu anaknya lolos menjadi PNS. Untuk dua orang anaknya bernama Arifudin dan Muliadin dimintai uang sebesar Rp 120 juta," tuturnya.

Uang sebesar itu diakui diserahkan bertahap. Awalnya diserahkan sebanyak Rp 50 juta sebagai tanda jadi. Uang itu diserahkan pada St di rumah HSt, di lingkungn Karara, Kelurahan Monggonao. "Berikutnya kita serahkan Rp 10 juta, sebagai jaminan, juga pada St di kediaman HSt, menyusul Rp 10 juta lagi. Sehingga total saat itu Rp 70 juta," sebutnya.