Jadi Keynote Speaker Webinar IOJI, Syarief Hasan Soroti Keamanan Perbatasan Maritim

Anggota DPR RI Komisi I yang membidangi pertahanan itu menjelaskan, ada tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia. Yakni aspek polisionil, militer, dan diplomasi.

“Pendekatan paling pertama yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia adalah menguatkan sistem kelembagaan keamanan laut Indonesia yang selama ini belum satu padu dalam menjaga laut,” ulasnya.

Mantan menteri koperasi itu menilai sistem keamanan laut Indonesia belum sesuai harapan. Ada kurang lebih tujuh lembaga yang menjadi penjaga laut Indonesia, namun tidak ditopang dengan sistem koordinasi yang baik.

Akibatnya adalah muncul tumpang tindih kewenangan di laut. “Seluruh kelembagaan keamanan laut harus satu pintu di bawah Bakamla (Badan Keamanan Laut, red),” ucapnya.

Ia menilai Bakamla yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 belum optimal dalam bekerja. Apalagi secara anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal.

Oleh karena itu, atanya, Bakamla perlu dikuatkan melalui penganggaran dan mekanisme komando satu pintu atau unity of command. Dengan demikian Polairud, KPLP, Dirjen Bea Cukai, KKP, dan lembaga lain berada di bawah komando Bakamla. 

Syarief Hasan melanjutkan, Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan di perbatasan. Meski demikian, ia tak memungkiri pentingnya mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara.

“Penguatan kelembagaan keamanan laut harus tetap mengedepankan aspek diplomasi. Sebab, keamanan laut juga berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) dengan semangat million friends and zero enemy,” pungkas anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.(eno/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: