Jaga Sinergi Kekuatan Relawan dengan Parpol Pendukung Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Belakangan ini banyak pihak yang mempertanyakan eksistensi, peran dan fungsi relawan Jokowi-JK pasca Pilpres. Lebih-lebih ada kelompok relawan sendiri yang ingin terus terlibat mengawal pemerintahan Jokowi, bahkan ada yang ingin ikut serta masuk dalam kabinet.  Situasi tersebut akhirnya menimbulkan polemik di kalangan pengurus parpol pengusung Jokowi-JK.

Terkait hal ini, Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menilai bahwa eksistensi kekuatan relawan Jokowi-JK paska pilpres tidak perlu dipertentangkan. Apalagi sebenarnya  dapat disinergikan dengan kekuatan parpol pengusung Jokowi-JK.

Sebab secara sosial-politik, kedua kelompok tersebut punya peran dan fungsi yang berbeda. Posisi parpol  sebagai political force dan posisi kekuatan relawan sebagai moral force sesuai dengan konsep voluntarisme.

"Kedua kekuatan tersebut dapat digunakan Jokowi-JK untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan yang akan dijalankannya," kata Basarah kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN) Sabtu (23/8).

Sebagai suatu energi politik, lanjut Basarah, kekuatan relawan memang tetap diperlukan oleh Jokowi-JK. Namun sesuai dengan fungsinya, kekuatan relawan tersebut berbeda fungsi dan peran dgn parpol.

Relawan tentu tidak mempunyai tujuan ikut merebut kekuasaan-kekuasaan politik yang ada di bawah kendali kekuasaan Presiden Jokowi karena memang dukungan yang diberikan oleh relawan  tersebut didasarkan pada sikap sukarela atau ikhlas alias tanpa pamrih politik.

"Itulah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai relawan atau volunteer. Oleh karenanya mereka juga tidak mungkin memberikan dukungan secara politik kepada Jokowi dalam lembaga parlemen karena mereka tidak punya perwakilan fraksi di parlemen sebagaimana yang dimiliki oleh partai politik," jelas Basarah.

Dengan demikian, masih kata Basarah, sinergi antara kekuatan relawan dan kekuatan parpol akan terus dijaga dan dipelihara oleh Jokowi secara proporsional sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing tanpa harus saling memasuki wilayah yuridikasi politik masing-masing.