Jalan Paralel Perbatasan Terhambat Regulasi

SANGGAU--Jalan paralel perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat, belum terwujud. Masalah utama, karena terhambat regulasi pemerintah. Kawasan yang akan dibangun dianggap melintasi hutan lindung. Sehingga pemerintah daerah tak berani  melanjutkan pembangunan. Regulasi yang kaku membuat pembangunan stagnan.

"Jalan paralel perbatasan terhambat karena dianggap kena hutan lindung dan hutan produksi," kata Wakil Bupati Sanggau, Paulos Hadi, di Sanggau, Kamis (22/12)

Dijelaskan Paulos, jalan itu menghubungkan antara kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Yakni, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu. Jalan itu diharapkan dapat membuka akses dan memermudah transportasi di perbatasan. Sehingga aktivitas perekonomian meningkat dan masyarakat bisa sejahtera. "Tapi, sayangnya pembangunan harus terhambat karena hutan lindung," kata Paulos.

Pembangunan jalan paralel perbatasan untuk Provinsi Kalbar direncanakan mulai dari Temajo (Sambas) melewati Aruk dilanjutkan Seluas (Bengkayang) menuju Entikong (Sanggau) ke Jalan Jasa (Sintang) Badau (Kapuas Hulu) dan Provinsi Kaltim.