Jambi Dicanangkan Jadi Kota Layak Anak

jpnn.com - Kota Jambi dipersiapkan untuk menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA). Komitmen ini dicanangkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi. Deklarasi ini sekaligus komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan World Fit for Children, serta Keputusan Presiden nomer 36 tahun 1990. Jambi diharapkan menjadi kota yang memenuhi hak dan perlindungan khusus anak nantinya.

KLA sendiri merupakan sistem pembangunan yang berbasis pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Hingga saat ini terdapat 389 kabupaten/kota telah menginisiasi menuju KLA.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengingatkan, melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa. "Jika semua kabupaten/kota mempunyai komitmen menjadi KLA, mak Indonesia Layak Anak atau IDOLA akan terwujud pada 2030," kata Menteri Yohana.

Penghargaan KLA 2018 telah diberikan bagi 177 kabupaten/kota, meningkat sebanyak 51 kabupaten/kota dibandingkan dengan penghargaan tahun 2017 yang diberikan bagi 126 kabupaten/kota. Kota Jambi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang telah menerima Penghargaan KLA tahun 2018, dengan peringkat Pratama.

Menteri Yohana menuturkan, guna mengembangkan KLA di setiap kabupaten/kota, harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 klaster hak anak, yakni Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus.

"Untuk itu, di berbagai kesempatan selalu saya tekankan dan minta kepada gubernur, nupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan 24 Indikator KLA di wilayah masing-masing, karena hal ini kita lakukan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak kita, dan demi terwujudnya IDOLA," lanjutnya.

Menteri Yohana menambahkan, KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung, mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

Sementara, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N. Rosalin menekankan pentingnya setiap daerah memiliki Peraturan Daerah tentang KLA, memperkuat kelembagaan KLA (seperti: data Profil KLA, Rencana Aksi Daerah tentang KLA, Gugus Tugas KLA), dan memperkuat implementasi KLA hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga terwujud Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).