Jamin Investasi, Langkah Pemerintah Sudah Tepat

Dihubungi terpisah, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar berpendapat, tak ada alasan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk mengkhawatirkan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia terkait paham radikal.

“Paham khilafah juga tidak laku dan tidak akan laku di Indonesa, meskipun beberapa gelintir itu ada. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia itu kompak, dan mendukung negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Namun, pemerintah juga tak boleh lengah. Sekecil apa pun gerakan dan paham radikal yang tumbuh, harus diantisipasi, jangan sampai membesar,” kata Nasaruddin.

Mantan Wakil Menteri Agama itu mengatakan, pemerintah juga kian intensif membangun dialog dengan ormas-ormas Islam mainstream yang berpaham moderat serta pro-Pancasila, kebinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, demi mengadang ormas-ormas berpaham radikal.

“Selama NU dan Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam menjaga NKRI, dan menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam, red), bahu-membahu bersama aparatur negara seperti TNI dan Polri, insya Allah negara ini akan aman,” kata Nasaruddin.

Pada 10 Juli 2017, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013, tentang Ormas. DPR RI kemudian mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi UU pada 24 Oktober 2017.

Dengan Perppu Ormas inilah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berlanjut pada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baik Komaruddin dan Nasaruddin berpendapat bahwa langkah pemerintah tersebut belum cukup karena akar permasalahan munculnya paham radikal ada pada kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan hukum. (jpnn)