Jangan Gunakan Program APBN 2018 untuk Kampanye Politik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengingatkan Presiden Joko Widodo jangan sampai menggunakan program APBN 2018 untuk kampanye pencitraan. Terlebih, tahun 2018 merupakan tahun politik yang sangat krusial menjelang Pileg dan Pilpres serentak 2019.

Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa tahun tersebut sarat dengan agenda politik praktis. Bagi petahana, tentunya agenda besarnya adalah mempertahankan kekuasaan. APBN berpotensi besar disulap menjadi anggaran pemenangan politik, program-program disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu, sehingga tak lagi murni untuk mencapai target pembangunan.

Heri menganggap penting untuk mengingatkan Jokowi agar tetap fokus dan konsisten melaksanakan APBN 2018 demi sebesar-besarnya pencapaian target pembangunan.

“Jangan sampai program yang ada disulap menjadi alat penguatan basis-basis politik, dan sarana kampanye pencitraan. Apalagi Pak Jokowi sebagai petahana diperkirakan akan maju sebagai calon presiden 2019," ujar Heri di Jakarta, Selasa (19/9).

Hal itu disampaikan politikus Gerindra karena sekarang saja, hanya untuk membagi sertifikat tanah seorang Presiden harus turun tangan. Padahal, pekerjaan itu terlalu teknis untuk ukuran Kepala Negara karena cukup dilakukan oleh aparatur teknis di bawahnya. Baik menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota setempat.

“Terlalu menyolok pencitraannya kalau sampai harus sekelas Presiden yang turun langsung. Ketimbang bagi-bagi sertifikat tanah, masih lebih baik Presiden memikirkan tentang potensi dikuasainya tanah rakyat oleh pemodal besar," ucap politikus asal Jawa Barat ini.

Dia memperkirakan pada 2018 nanti, hal serupa akan terus berlangsung, bahkan mungkin lebih masif. Jokowi sebagai Presiden akan larut dalam kegiatan yang sangat teknis yang seharusnya bukan ranahnya. Heri berharap Presiden bisa fokus pada tugas-tugas besar yang belum terselesaikan.

Apalagi, kata ketua DPP Gerindra ini, sekarang banyak PR besar yang masih terkatung-katung. Utang negara yang sudah mencapai Rp 3.779, ketimpangan ekonomi yang mencapai 0,39, kemiskinan yang mencapai angka 27,77 juta jiwa, rata-rata anak bersekolah yang masih di bawah 8 tahun. Selain itu, ancaman disintegrasi, hingga bahaya bangkitnya PKI.