Jangan-jangan Ahok Bubarkan NKRI

jpnn.com - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), membuat Ketua Umum IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan) Djohermansyah Djohan meradang.

Namun, kemarahan Guru Besar IPDN ini masih wajar dan disampaikan dengan nada mendidik. Djo – sapaan Djohermansyah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu tanpa dasar.

Berikut petikan wawancara wartawan JPNN.com M Fathra Nazrul Islam, dengan Djohermansyah Djohan, saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/9).

Siang Pak Djo, gimana tanggapannya soal permintaan Ahok ke Presiden Jokowi agar IPDN dibubarkan saja? Katanya masuknya saja tidak jelas?

Saya mau kasih posisi saya dulu. Satu saya sebagai ketua umum alumi, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Kedua, saya sebagai guru besar di IPDN. Ketiga, saya pernah mengurusi Otonomi Daerah, pernah jadi Dirjen Otda dan Pj Gubernur Riau.

Jadi dikaitkan permintaan Gubernur Ahok, kita mungkin di negara demokrasi bisa saja berikan pernyataan, usulan. Hanya memang tentu harus dipikirkan dengan matang, dengan panjang, apakah sudah ada studi dan kajian. Policy riset namanya, jadi bukan cuma ingat di kepala ada kasus-kasus kemudian kita emosional mengusulkan IPDN dibubarkan.

Kalau itu yang kita lakukan maka tiap hari ada saja yang kita bubarkan di negara ini. Ahok ini kan usulkan juga bubarkan kecamatan, bubarkan juga IPDN,  dan jangan-jangan dia bubarkan NKRI, ya kan. Kalau cara begini, itu bisa ngawur. Itu yang terkait dengan cara dia mengusulkan.

Soal alasan rekruitmen yang disampaikan Ahok gimana tanggapan Pak Djo?