Jangan Ketergantungan Impor

JAKARTA-Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan tidak boleh bergantung pada pasokan dari negara lain. Krisis bahan bakar minyak dan ketidakpastian pasar finansial global menjadi ancaman terhadap pangan global. ”Akan berbahaya jika kita menggantungkan pasokan pangan dari luar negeri,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ketika membuka Rakor Pangan Nasional bertema ‘Feed Indonesia-Feed The World II’ yang digelar Kadin Indonesia di Hotel Nikko Jakarta, kemarin (26/7). Rakor itu dihadiri Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto.

jpnn.com - Hatta menegaskan, pemerintah berkomitmen terhadap ketahanan pangan nasional. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri, serta Natal dan tahun baru. ”Ketahanan pangan, ketersediaan dan stabilisasi harga menjadi perhatian serius,” ujar Hatta. Untuk menciptakan ketahanan dan swasembada pangan, terdapat tiga substansi pokok, yakni pembiayaan pembangunan sektor pertanian, ketersediaan lahan dan infrastruktur, dan industrialisasi distribusi dan daya saing. Menurutnya, persoalan impor dan ekspor dalam sistem perdagangan telah terintegrasi, bukanlah sesuatu yang aneh.

Yang tidak boleh adalah ketergantungan. ”Adanya impor bukan berarti tidak swasembada pangan. Ketahanan pangan tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, merata dan terjangkau,” jelas Hatta. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, lahan terlantar seluas 12 juta hektare bisa digunakan untuk pengembangan kawasan pangan (food estate). Pemanfaatan lahan terlantar seluas 12 juta hektare itu merujuk amanat PP No.11/2010 tentang tanah terlantar. ”Jika peningkatan produktifitas tanaman pangan tinggi, Kemhut akan menggunakan kawasan hutannya untuk tanaman pangan,” katanya. Zulkifli menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan lahan pengembangan Merauke Integrated Food and Energy (MIFFEE) di Merauke, Papua. Pengembangan MIFFEE seluas 500.000 hektare itu sesuai dengan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Papua. (dri)