Jangan Sampai Pemindahan Ibu Kota Jadi Proyek Mangkrak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil rakyat Kalimantan Timur di DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan jangan sampai pemindahan ibu kota negara yang akan dieksekusi di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi proyek mangkrak.

Saat berbincang di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8), politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar para pembantu Jokowi di kabinet mempersiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota secara matang.

"Harus dipilih skema pembiayaan seperti apa. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Tidak tuntas atau terlunta-lunta proyeknya," ucap Hetifah.

Wakil Ketua Komisi X DPR itu menekankan bahwa kesepakatan politik pemindahan ibu kota di era Jokowi, harus berjalan sukses dan ada jaminan program jangka pendeknya tuntas di periode pemerintahan 5 tahun ke depan.

BACA JUGA: Politikus Gerindra Ini Ancam Bakal Total Menolak Pemindahan Ibu Kota

"Yang dasar harus selesai. Nanti mungkin pembangunan ibu kota itu kan beberapa tahun, memang bisa 20 tahun, tapi ada jangka pendeknya, jangka menengahnya. Jangan nanti berganti pemerintahan kemudian berganti kebijakan hanya karena masalah pendanaannya," tutur mantan ketua Ikatan Alumni Planologi Institute Teknologi Bandung (API ITB) ini.

Untuk itu, Hetifah mengajak fraksi-fraksi di parlemen memikirkan rencana besar ini secara matang dengan pemerintah. DPR menurutnya harus memberikan support
walaupun sebagian biayanya dirancang bukan dari APBN. Namun, alokasi anggaran negara harus ada sebagai bentuk komitmen pemerintah.

Politikus yang menamatkan S3 politics and international relations, di Flinders University, Adelaide, Australia ini menekankan, izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan yang disampaikan Jokowi di sidang tahunan MPR pastilah sudah dipikirkan secara baik. Keseriusan itu lah yang harus dihargai.