Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Jangan Sampai Polri Terasingkan

Jumat, 20 Juli 2018 – 17:47 WIB
Jangan Sampai Polri Terasingkan - JPNN.COM
Peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada para perwira yang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri agar tetap menjaga marwah, harkat dan martabat organisasi kepolisian.

Sebab, polisi merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.

"Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata. Lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Bamsoet saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Jumat (20/7).

Peserta Sespimti yang hadir Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsivenes, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision.

Rule of law berarti semua tindakan harus didasarkan pada hukum. Responsiveness artinya cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat.

Concencus orientation bermakna berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat. Equity adalah mengutamakan keadilan.

Efficiency and effectiveness yaitu penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan keefektifan. Serta, strategic vision dengan memiliki visi strategis ke depan.

Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum juga harus di dunia maya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   adv_dpr 
X Close