Jangan Sampai Presiden dan Polri Dipermalukan

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut penetapan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi perlu disikapi secara hati-hati. Alasannya, jangan sampai ada kepentingan politik dalam kasus yang menjerat Budi Gunawan sehingga institusi kepresidenan dan Polri dipermalukan.

"Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi presiden dan Polri," kata Hasto dalam siaran persnya ke media, Selasa (13/1) malam.

Hasto menjelaskan, Presiden Joko Widodo sebelum menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tentu sudah memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Bahkan, kata Hasto, nama Budi juga masuk dalam rekomendasi calon Kapolri versi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Namun, Hasto justru kaget ketika ada skenario yang sangat kuat aspek politiknya terkait pengusulan Budi sebagai calon Kapolri. Padahal, Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan dalam menunjuk calon Kapolri sudah mematuhi rambu-rambu.

“Proses penetapan calon Kapolri berjalan sesuai mekanisme undang-undang, di mana kita menghormati rekomendasi Kompolnas dan presiden. Kita menempatkan penghormatan pada kewenangan presiden untuk  memutuskan. Namun belakangan muncul berbagai skenario yang dirasakan sangat kuat aspek politiknya," papar Hasto.

Meski demikian, lanjut Hasto, pihaknya memilih berhati-hati dalam menyikapi persoalan itu sembali mencermati segala hal agar segala persoalan yang ada semakin jelas. Yang pasti, lanjutnya, azaz praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

"Kami berharap agar azas praduga tidak bersalah tetap dihormati dan jangan ada proses yang mengabaikan fakta-fakta hukum sehingga secara mendadak  muncul perubahan status tersebut dengan mengalahkan beberapa kasus kakap seperti mafia migas dan korupsi besar yang sudah ditangani begitu lama oleh KPK," ucapnya.

Hasto menegaskan, kehati-hatian dalam menyikapi kasus Budi Gunawan bukan berarti PDI Perjuangan tak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hanya saja, Hasto menegaskan bahwa penegakan hukum tetap harus berkeadilan dan steril dari kepentingan politik.