Ditanya mengenai jabatan rangkap menteri dari Golkar yang juga pengurus DPP partai, Priyo menjelaskan, hingga saat ini belum ada aturan yang tegas bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai. Dan jika ada aturan yang menyebutkan bahwa pengurus partai yang menjadi menteri harus menanggalkan jabatannya di DPP, Priyo mengatakan, partainya siap mematuhi. "Partai akan melepaskan mereka," katanya. (sam/JPNN)
JAKARTA -- Bagi-bagi jatah kursi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid kedua terus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Boediono.