Jelang 1 Desember, Suasana Papua Rawan

Rabu, 25 November 2009 – 10:23 WIB

FAKFAK - Suasana di beberapa kawasan di Papua khususnya, belakangan cukup mengkhawatirkan, terutama dengan adanya kembali aktivitas sejumlah pihak yang berhubungan dengan gerakan Papua Merdeka. Hal itu diakui dan dirasakan sendiri oleh pemerintah setempat, sebagaimana yang terbetik dalam beberapa pemberitaan terakhir, serta dianggap memiliki potensi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, bahkan mengungkapkan indikasi adanya rencana sekelompok orang untuk terbang ke New York, AS, dengan tujuan menyampaikan aspirasi Papua Merdeka tersebut.

Bahkan dikabarkan, seperti diungkapkan sang Gubernur, perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI itu tak hanya dijalankan para pria, tapi juga melibatkan kaum ibu-ibu. "Saya bahkan juga didatangi untuk meminta bantuan dana dari sekelompok orang, agar dapat digunakan berangkat ke New York. Tetapi saya tolak," ungkap Abraham kepada media grup JPNN, Selasa (24/11) kemarin.

Dalam kesempatan itu, terkait dengan adanya momen 1 Desember yang biasa diperingati sebagai Hari Papua Merdeka, Gubernur Abraham Atururi pun menyatakan sudah melarang dengan tegas adanya kegiatan yang melibatkan massa, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah tersebut. "Jangan ada kegiatan syukuran yang melibatkan massa, yang nantinya dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah. Kalaupun ada yang mau buat sykuran, ya, buat syukuran sendiri-sendiri saja, supaya tidak mengganggu stabilitas daerah," harap Gubernur Papua Barat itu.

Diungkapkan lebih lanjut oleh Abraham, dalam konteks penyelesaian masalah ini, ke depan ia merasa perlu disiapkan proteksi (jaminan) yang lebih meyakinkan bagi orang Papua sendiri, baik yang duduk di kursi DPR RI maupun DPD. Artinya katanya, perwakilan Papua di sana hendaknya adalah orang Papua asli, bukan lagi orang Papua pendatang seperti kebanyakan selama ini. Hal itu menurutnya, adalah agar suara masyarakat Papua itu benar-benar bisa disalurkan sebagaimana mestinya. Demikian juga halnya dengan kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota katanya, yang agaknya perlu dibagi menjadi minimal 70 persen untuk putra daerah dan 30 persen untuk non-putra daerah.