Jepang Undang Bupati Banyuwangi Paparkan Program Inovasi

Untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

"Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah," ujar Anas.

Untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, Anas telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Misalnya, pembenahan rumah tidak layak huni. "Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya, sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” katanya.

Anas menambahkan, forum ini juga bagian dari penjajakan Jepang untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai potensi kemitraan yang bisa dijalin dengan berbagai daerah di Asia.

"Jepang selama ini lebih banyak membantu Indonesia soal pembangunan infrastruktur. Nah, mereka ingin mulai membantu penguatan birokrasi. Forum ini digunakan untuk menjajaki itu. Tentu ini kesempatan bagi Banyuwangi jika Jepang bersedia membantu program pengembangan di daerah kami,” pungkas Anas. (adk/jpnn)