Jeirry: Itu Data Publik, Tak Perlu Diretas

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow menilai pemberitaan yang menyebut seolah-olah data pemilih diretas, kurang tepat. Pasalnya, data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini merupakan data terbuka.

"Itu data publik. Jadi tak perlu diretas jika ingin mendapatkan datanya. Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. Karena itu, cerita tentang data yang dibobol sebetulnya agak kurang pas," ujar Jeirry dalam pesan tertulis, Jumat (22/5).

Menurut Jeirry, data pemilih yang terbuka merupakan bagian dari konsekuensi sebuah negara menganut demokrasi terbuka.
 
Selain itu, data pemilih juga bisa diperoleh dengan mudah dari lembaga negara lain selain KPU. Seperti Kemendagri dan sejumlah lembaga lain.

"Era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi harus transparan dalam menjalankan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data. Di sisi lain ada saja orang yang akan memanfaatkan data untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan," ucapnya.

Jeirry lebih lanjut mengatakan, transparansi merupakan salah satu prinsip demokrasi yang penting. Jadi, tak mungkin diabaikan.

Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi, juga ditentukan dari sejauh mana lembaga itu terbuka dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada.

"Soal data KPU ini memang dilematis juga. Jika ditutup karena alasan potensi kejahatan, akan repot juga. Faktanya, data pemilih tak pernah bisa baik sejak pemilu pertama pascareformasi digelar," katanya.  
Menurut Jeirry, jika data pemilih dilakukan tertutup, maka sudah pasti tak bisa dikontrol publik. Dengan demikian, potensi orang kehilangan hak pilih makin besar.

"Saya kira dalam hal ini perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Data awal memang dari pemerintah melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil)," katanya.