Jika Ada Korupsi, Pasti Ada Barang Bukti

"Pertimbangan utamanya adalah kami tidak ingin ada perlengkapan di ruang alat kelengkapan yang mewah dan impor," kata Prakosa saat dihubungi wartawan, Selasa (31/1), di Jakarta.

"Oleh karena itu harus diganti dengan produksi dalam negeri yang berkualitas baik dan harga yang jauh lebih memadai," tambah politisi PDI Perjuangan, itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekomendasi  penggantian perabotan proyek renovasi ruang Banggar oleh BK DPR mengundang pertanyaan. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat memertanyakan apakah hal itu sebagai upaya penghilangan barang bukti dugaan korupsi.