Jika JK Wapres, Peneliti LIPI Minta Masyarakat Kritis

jpnn.com - JAKARTA - Rencana calon presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatukan Kantor Wakil Presiden dengan Kantor Presiden RI dinilai bagus untuk lebih mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan.

"Rencana menyatukan kantor wapres dengan kantor presiden, sebagaimana yang diungkapkan oleh calon presiden Joko Widodo, menurut saya bagus agar koordinasi lebih cepat dan efektif," kata Peneliti LIPI, Asvi Warman Adam, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (21/7).

Jika Jokowi menang di Pilres, lanjutnya, pastilah penyatuan kantor wakil presiden dengan kantor presiden terwujud. Sebab secara teknis menurut Asvi, tidaklah terlalu rumit.

"Persoalan terberat nantinya jika Jokowi jadi presiden, bagaimana Jokowi bisa membantah kalau dia itu bukan presiden boneka?," tegas peneliti sejarah politik itu.

Untuk membantah tudingan bahwa Jokowi presiden boneka, menurut Asvi tidak hanya bisa dilakukan oleh Jokowi sendiri.

"Ketua Umum PDIP Megawati dan Jokowi harus bersama-sama membantahnya dengan cara menghormati eksistensi Jokowi sebagai Presiden RI," ujarnya.

Terakhir, Asvi menghimbau seluruh masyarakat agar tetap bersikap kritis teradap Jusuf Kalla (JK) kalau dia terpilih jadi Wakil Presiden RI mengingat JK dengan latar belakang pegusaha.

"JK itu kan banyak perusahannya, rakyat harus kontrol tingkah-laku JK nantinya. Saat JK jadi Wapres mendampingi SBY dulu, kan banyak juga yang kritik kenapa JK lebih memprioritas orang-orang dari etnis tertentu di lingkungannya," pungkas Asvi Warman Adam. (fas/jpnn)