JK: Kebijakan Ekonomi yang Salah Picu Konflik Sosial

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menegaskan konflik sosial yang terjadi sekarang ini merupakan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. "Untuk menghentikannya perlu dicari akar masalah, pemicunya, jenis kejadian, penyelesaian masalah dan cara pembenahan daerah konflik," Kata JK, saat rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/10).

Menurut JK, sebagian besar konflik yang terjadi disebabkan karena ketidakadilan. ”Semua bertumpu pada kebijakan ekonomi, kalau kebijakan ekonomi baik maka potensi pemberontakan yang muncul kecil. Demikian sebaliknya, jika kebijakan ekonomi kurang baik maka muncul konflik sosial,” tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Lebih lanjut Jusuf Kalla mengungkap fakta bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, telah terjadi 15 konflik besar. Konflik besar itu mulai dari pemberontakan PKI di Madiun 1948, kemudian RMS tahun 1951, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh, PRRI Permesta, kemudian G 30 S/PKI dan selanjutnya menyusul konflik di Timtim, Papua, Poso dan Ambon.

"Dari 15 konflik itu, 10 kasus terjadi karena adanya ketidakadilan, dua yang bersifat ideologis, dua yang bersifat separatisme, dan satu yang bersifat politik," imbuhnya.