Di sisi lain, imbuh Firman, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan. Kalau sampai dilarang, menurut Firman, ini bisa dianggap bertentangan dengan konstitusi. "Makanya, harus hati-hati merumuskan ini. Jangan sampai aturan partai kontradiksi dengan amanat konstitusi," tandasnya.
Lantas apa saran bagi JK yang mungkin akan dicapreskan atau dicawapreskan partai lain" "Sebagai pimpinan Partai Golkar, kalau bisa partai ini mencalonkan satu saja. Tentunya akan lebih baik," tutur Firman. (pri/c9/agm)
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden sekaligus eks Ketua Umum Partai Golkar (PG) Jusuf Kalla (JK) makin berani "bermain api" terkait wacana