Jokowi dan Tanah Abang

Kilas balik dari dahulu hingga sekarang, Jokowi menangani masalah di Tanah Abang dengan teknik yang biasa ia lakukan di Solo; turun ke lapangan dan berbicara langsung dengan masyarakat. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini tidaklah dianggap mudah — Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (“Ahok”) menuai kritik dari politisi lokal dan kelompok-kelompok yang menuduh mereka tidak memahami kebutuhan PKL.

Namun, kesabaran mereka tampak terbayarkan dan Basuki mengumumkan pada hari Selasa 30 Juli 2013 bahwa PKL di Tanah Abang telah setuju untuk pindah ke dekat Blok G, dimana sekitar 1.000 kios telah didirikan.

Kemampuan Jokowi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Abang mungkin tampak tidak logis, tetapi sebenarnya ini merupakan langkah perubahan besar untuk negara. Ini membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Cara top-down itu kuno dan mubazir. Perubahan hanya dapat dilakukan ketika para pemimpin terlibat ke bawah dengan masyarakat.

Meskipun dikritik akan keefektifan blusukan, gaya Jokowi ini penting dalam memenangkan kepercayaan dan membangun modal sosial dalam masyarakat di mana saat ini tidak ada yang percaya pada politisi. Hubungan ini dapat digunakan untuk tujuan praktis, untuk memulai dan mendorong kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Misalnya, Jokowi juga berhasil membujuk penghuni liar di Pluit, Jakarta Utara, untuk pindah, membebaskan ruang untuk meningkatkan upaya pencegahan banjir.

Relokasi PKL Tanah Abang juga akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Hasil-hasil ini tidak akan bisa dicapai jika Jokowi tidak melakukan blusukan.

Lebih penting lagi, blusukan tersebut memberikan kesempatan yang tidak terbatas dari rakyat untuk bertemu langsung pemimpinnya, dan pemimpin juga lebih memahami apa kemauan rakyat. Hal ini memungkinkan mereka untuk benar – benar memahami apa yang terjadi – dan ini sangat penting bagi keberhasilan pemerintah.

Dalam hal ini, Jokowi seperti Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, gaya kepemimpinanya ingin terlibat dan memahami problem rakyat secara langsung. Tentu, Gubernur Jakarta ini jauh lebih demokratis dan konsensual daripada “the grand old man” dari Singapura.