Jokowi Diminta Ganti Menteri Non Parpol Bidang Perekonomian

jpnn.com - JAKARTA - Wacana pergantian menteri kembali mencuat. Desakan pergantian dari beberapa kalangan yaitu menteri non parpol dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Menteri Perdagangan, Pertanian, Keuangan, dan BUMN.

Mengenai pergantian menteri pihak istana sudah memberikan sinyal. Seperti yang dikatakan Juru Bicara Presiden Johan Budi bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi tengah mengevaluasi kinerja para menteri.

Adanya pegantian para pembantu Presiden, Pimpinan DPR RI Ade Komarudin angkat bicara.

Menurut Ade meski pergantian menteri urusan Presiden, namun ia menyarankan agar Jokowi harus bisa hati-hati dalam merombak para menteri.

Mantan Ketua Fraksi Golkar ini mengingatkan kepada Jokowi bahwa yang perlu diperhatikan bilamana ada perombakan yakni Menteri yang menangani masalah perekonomian.

"Sebenarnya pergantian menteri adalah hak prerogratif Presiden, jadinya tidak ingin mencampuri. Tapi bilamana Jokowi akan mengganti jajaran di kabinetnya, pergantian harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai pergantian justru membuat masalah baru," tegas Ade Komarudin di Gedung Parlemen, Jakarta.

"Jangan sampai ganti Menteri di bidang ekonomi kemudian mengguncang perekonomian nasional. Kementerian Ekonomi ada menteri yang bagus dan kurang bagus. Yang kurang bagus sebaiknya diperbaiki dengan cara mengefektifkan koordinasi," paparnya.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Elit Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pergantian menteri diserahkan kepada Presiden. "Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," tegas Fadli Zon.