Jokowi Diminta Perhatikan Keterwakilan Daerah

jpnn.com - JAKARTA – Guru Besar IAIN Antasari Banjarmasin Prof Dr Abdul Hafiz Anshary menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo memperhatikan keterwakilan daerah dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Menurut Hafiz Anshary, keterwakilan daerah akan melengkapi komposisi pemerintahan dari partai politik dan profesional.

"Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak? Tentu yang paling penting memiliki kualitas dan memenuhi syarat," kata Hafiz Anshary kepada wartawan, Kamis (25/9) menanggapi banyaknya kepala daerah yang masuk bursa kabinet Jokowi-JK.

Sejumlah kepala daerah yang masuk bursa tersebut antara lain Ridwan Kamil (wali kota Bandung), Tri Risma Harini (wali kota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng).

Hafiz Anshary menegaskan saat ini sudah tidak zamannya lagi meragukan kemampuan orang yang berasal dari daerah. Terbukti, Joko Widodo merupakan kepala daerah yang bisa menjawab keraguan warga ibukota dan menjadi presiden yang mampu menjawab harapan masyarakat.

"Saya dulu juga mengawali karir dari daerah dan alhamdulillah dipercaya memimpin KPU. Yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah tokoh daerah yang masuk ke kabinet memiliki prestasi bagus dan amanah. Selain itu, tentu juga memiliki keterwakilan daerah yang kuat,” kata Hafiz.

Mantan Ketua KPU ini mengakui, penyusunan anggota kabinet tidak bisa menghindar dari aspek politik. Kendati demikian, imbuh dia, sosok yang dipercaya tetap harus memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.

"Idealnya, kalangan profesional lebih utama, bukan aspek politik. Walaupun pada praktiknya penyusunan kabinet itu tidak luput dari aspek politik. hanya saja, yang perlu kita ingat adalah siapa pun yang nanti dipilih Jokowi untuk menduduki posisi menteri, dia adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau partai. Sehingga betul-betul melayani seluruh rakyat," pungkasnya. (fuz/jpnn)