Jokowi Harus Pulihkan Kepercayaan Massa Dari Dua Kubu Di Awal Termin Keduanya

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (KPSK) Universitas Padjajaran, Bandung ini mengatakan menyatukan kembali warga yang terbelah akibat politik identitas memerlukan waktu karenanya harus dilakukan secara bertahap.

Salah satunya langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan adanya keseimbangan peran dalam perpolitikan nasional yakni pemerintah dan oposisi sebagai mekanisme 'check and balance'.

"Salah satu soft landingnya adalah Gerindra sebagai parpol dengan perolehan suara terbanyak kedua dan partai pengusungnya menjadi oposisi yang normatif. Ini penting untuk menjaga suhu politik sambil para elitnya berusaha menjaga suhu politik tetap kondusif sehingga semuanya akan menjadi proses pendewasaaan bagi warga." katanya.

Oleh karena itu Muradi mengaku tidak terlalu sepakat dengan opsi pembentukan koalisi besar dimana seluruh atau beberapa partai politik bergabung ke kubu petahana karena hanya akan menguntungkan elit politik dan akan kontra produktif dalam membangun kepercayaan publik.

"Jika semua partai politik bergabung dengan petahana menurut saya itu hanya akan menguntungkan elit politik.

Sementara sebaliknya akan memicu 'distrust' di kalangan publik dan itu lebih berbahaya karena tidak akan ada acuan bagi publik untuk bersikap secara politik."

"Partisipasi publik dalam pemilu 2019 kali ini tertinggi dalam sejarah dan itu dalam tradisi ilmu politik sangat positif dan itu harus dihargai. kalau akhirnya elit politik saling bernegosiasi dibelakang layar maka akan timbul ketidakpercayaan di publik,"

"Dampaknya ada dua, antara publik akan anarkis atau marah dan tidak suka dengan segala hal yang berbau pemerintahan atau publik menjadi apatis. dan itu tidak baik menurut saya." katany.