Jokowi Harus Terbuka soal Konflik Golkar dan PPP

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida menilai adanya konflik akibat dualisme kepemimpinan di partai Golkar dan PPP adalah karena standar ganda yang dipakai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan).

Ida mengatakan, jika perilaku tersebut tidak dibenahi, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan dinilai publik sebagai pemerintahan otoriter dengan mengacak-acak partai politik yang tidak sejalan.

"Sudah terang-benderang, kisruh Golkar dan PPP yang berkepanjangan akibat standar ganda yang diberlakukan Kemenkumham. Presiden Jokowi harus tampil terbuka untuk menjelaskan masalah Golkar dan PPP, agar tidak dianggap memelihara administrator otoriter dan pencipta politik adu domba," kata La Ode Ida, Jumat (13/3).

Padahal lanjut Ida, perbedaan kubu politik adalah sangat wajar dan bahkan diperlukan dalam negara demokrasi, sebagai perwujudkan prinsip check and balances menuju kebijakan yang berkualitas dan menjadikan pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan pemerintahan.

"Harusnya perbedaan kubu itu diapresiasi dan dinikmati Jokowi, bukan harus dihabisi dan diseragamkan. Tak boleh benci dengan perkubuan politik," tegas mantan senator dari Sulawesi Tenggara itu.

Selain itu, Ida juga menyesalkan ada kelompok elite internal dua partai politik itu terkesan menyeret pemerintah untuk intervensi, dan juga pihak aktor yang berada di sekitar Jokowi-JK barangkali juga menghendakinya. 

Maka dicarikan berbagai caranya sehingga muncul keputusan administrasi politik hukum partai politik dari Kemenkumham yang dinilai berpihak dan menciptakan kemelut di internal dua partai politik KMP itu. 

"Kemenkumham pun dianggap jadi instrumen politik yang berkepentingan dari pihak pemerintah dan kelompok elite partai politik yang mau diintervensi itu," jelasnya.