Jokowi Ingin Konsumen Lebih Berdaya

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa konsumen harus benar-benar terlindungi. Sebab, banyak produk yang tidak sekadar merugikan konsumen, tetapi juga membahayakan dari sisi kesehatan.

Berbicara pada rapat terbatas tentang perlindungan konsumen di Kantor Kepresidenan, Selasa (21/3), Jokowi -panggilan akrab Joko Widodo- menyinggung berbagai hal yang merugikan konsumen. Misalnya, soal peredaran obat dan vaksin palsu hingga produk makanan kedaluwarsa dan layanan jasa.

"Beberapa contoh di antaranya terkait obat atau vaksin palsu, makanan di pasaran sudah kedaluwarsa, malapraktik di bidang pelayanan kesehatan, keamanan dan kenyamanan transportasi, serta pembobolan kartu kredit dalam transaksi e-commerce," ujar Jokowi dalam rapat yang dihadiri para menterinya.

Jokowi menegaskan, perlindungan terhadap konsumen merupakan hal penting. Terlebih, konsumen punya kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Menurut Jokowi, kontribusi sektor konsumsi terhadap domestik bruto (PDB) mencapai 55,94 persen.  "Ini artinya perekonomian nasional mayoritas masih digerakkan oleh konsumsi. Negara kita memiliki penduduk yang sangat besar, ini berarti potensi pasar yang besar pula," jelas dia.

Karena itu, Jokowi menyingung pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen. Sebab, dibandingkan negara lain, konsumen di Indonesia baru pada tahap memahami hak tapi belum mampu memperjuangkannya.

Merujuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) di Indonesia pada 2016, angkanya masih 30,86 persen. Angka itu masih jauh lebih rendah dibanding IKK di Eropa yang mencapai 51,31 persen.

Kesadaran masyarakat untuk mengadu juga masih rendah. Rata-rata hanya ada 4,1 pengaduan per satu juta penduduk.