Jokowi, Jadilah Presiden yang Jantan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap jantan dalam permasalahan Komjen Budi Gunawan. 

Kalau memang Jokowi menginginkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka dia harus dengan jantan menetapkan jabatannya dan tidak diombang-ambing. Begitu juga kalau Jokowi memang tidak menginginkan Budi Gunawan, maka Jokowi menurut Uchok, harus bisa tegas.

“Sejak mengajukan Budi Gunawan jadi Kapolri, Jokowi kelihatan sekali tidak tegas. Sudah diajukan dan disetujui DPR, tapi tidak melantik tanpa alasan. Sekarang hal ini terjadi lagi ketika ada usulan untuk menjadikan BG menjadi Wakapolri, Jokowi menyerahkan hal itu kepada Polri sendiri untuk menentukan. Jangan dilempar-lempar seperti itu dong, jadilah presiden yang jantan. Kalau memang menginginkan BG baik sebagai Kapolri atau Wakapolri, yah tegas saja. Kalau tidak, yah tidak usah digadang-gadang dan menyerahkan hal itu pada Polri,” ujar Uchok kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/4).

Bagaimanapun lanjut Uchok, penempatan orang-orang di jabatan tinggi di pemerintahan ada di tangan Jokowi sebagai pimpinan dari semua lembaga di bawahnya. Polri jelas berada di bawah presiden, sehingga penempatan orang-orang di jabatan tinggi di kepolisian logikanya harus mendapatkan persetujuan presiden.

”Kalau memang Jokowi takut kepada Ketua Umum PDIP untuk tidak mengangkat Budi Gunawan, yah katakan saja alasannya, bahwa dia terpaksa mengangkat Budi Gunawan minimal sebagai Wakapolri karena sebagai petugas partai, dia harus mengikuti keinginan ketua umum. Jangan cari alasan dengan melemparkan hal itu ke orang lain,” sarannya.

Menurut Ucok, presiden punya kendali untuk menentukan orang-orang yang akan menempati jabatan strategis. Jokowi harus bertanggungjawab atas institusi-institusi di bawahnya. Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus memastikan bahwa pemerintahannya berjalan sehingga kalau ada hal-hal yang bisa menghambat pemerintahannya, meski itu perintah partai, dia harus menolakanya.

“Begitu juga sebaliknya, meski bukan perintah partai, tapi kalau dia tahu, orang-orang tertentu baik untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan, maka dia harus angkat orang itu. Bagaimanapun kalau terjadi apa-apa yang bertanggungjawab presiden sebagai atasan yang paling tinggi. Tidak bisa misalnya nanti kalau ada masalah dalam pengangkatan Budi Gunawan, Jokowi lepas tangan seperti halnya dalam Keppres pembelian mobil untuk pejabat dengan cara mengaku dia tidak tahu isi Keppresnya,” pungkas Ucok. (fas/jpnn)