Jokowi: Jangan Ada Bencana Baru Pontang-panting

Rabu, 03 Maret 2021 – 19:11 WIB

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/3). Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi.

Namun, hal tersebut bukan berarti aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/3)

"Jangan sampai hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kami harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," kata Jokowi.

Pemerintah, sambung Jokowi, sejauh ini memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Meski begitu, Jokowi mengingatkan poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja.

Menurutnya, rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan.

"Grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," jelasnya.

Karena itu, Jokowi kembali menegaskan beberapa hal terkait kebencanaan. Pertama, Jokowi meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan.

Menurutnya, hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangan karena hal itulah yang dibutuhkan oleh rakyat.

Baca Juga:

Doni Monardo Beberkan Peran Jokowi dalam Penanganan Bencana

Selain itu, aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga perlu menjadi perhatian utama.

"Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar, sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisasi," paparnya.

Jokowi mengharapkan jajarannya segera lakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai standar-standar yang ada. "Dicek, dikoreksi lagi," sambungnya.

Kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Jokowi juga menegaskan agar tidak ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana.

"Semuanya terintegrasi, benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal-hal yang normal," imbuhnya.

Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Jokowi tidak menghendaki jika sampai lebih dari satu tahun, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak juga dipenuhi.

Selain itu, sistem peringatan dini juga harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat. Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.

"Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali," tambahnya.

Keempat, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan.

Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.