Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi, Jangan Sok di Atas Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo jengah dengan pandangan sejumlah pihak yang menganggapnya tidak tegas dalam menanggapi rivalitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kali ini, Jokowi (panggilan keren sang presiden) kembali menggelar jumpa pers dan menegaskan sikapnya pada kasus itu. Di Istana Merdeka, Minggu malam, (25/1) presiden mengingatkan bahwa dua lembaga itu harus menjaga wibawa institusi masing-masing.

"KPK dan Polri harus bahu-membahu memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja dan semuanya tidak boleh sok di atas hukum. Jangan ada kriminalisasi. Saya ulangi, jangan ada kriminalisasi," tegas Jokowi.

Dalam jumpa pers ini presiden didampingi oleh sejumlah tokoh masyarakat seperti Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, dan mantan Ketua MK Jimly Asshidiqqie.

Presiden mengundang sejumlah tokoh itu untuk dimintai pendapat terkait masalah KPK-Polri.  

Jokowi juga meminta dua institusi yang 'berseteru' itu menyelesaikan kasus-kasus yang saat ini ditangani sesuai perundang-undangan. Yaitu kasus Komjen Budi Gunawan dan kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Keduanya harus buktikan mereka bertindak benar sesuai peraturan UU," tandasnya. (flo/jpnn)