Jokowi Maju jadi Calon Ketum PDIP Tabrak Aturan Sendiri

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin berkompetisi dalam Kongres PDIP Perjuangan untuk memperebutkan kursi ketua umum. Kalau Jokowi ikut mencalonkan diri, menurut Siti, dia akan menabrak aturan yang dibuatnya dalam pembentukan Kabinet Kerja.

"Jokowi sudah gugur dan tidak bisa maju dalam kongres PDIP. Kalau dia maju, maka dia akan menabrak apa yang sudah dia jadikan peraturan. Meski selama Jokowi sering menabrak janjinya, tapi untuk yang satu ini saya harapkan dia tidak menabraknya. Ini akan mundur kembali, dimana ketua umum merangkap jabatan," kata Siti Zuhro, kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3), menanggapi survey Pooltracking Institute.

Jokowi baru bisa jadi calon ketum PDIP dalam kongres jika setelah memenangkan kursi ketum, dia mengundurkan diri sebagai presiden. Namun ujar Siti, itu tidak mungkin terjadi karena jabatan presiden adalah puncak pencapaian tertinggi seorang politikus.

"Jadi semuanya mundur ke belakang kalau Jokowi jadi ketum, baik untuk demokrasi maupun untuk Jokowi sendiri. Dari dulu saya komit menolak para pejabat merangkap jabatan. Saya sayangkan SBY dulu menjadi ketum ketika jadi presiden, juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga merangkap jabatan sebagai ketua MPR," imbuhnya.

Siti yang mengaku tidak ikut menjadi responden survei Pooltracking Institute ini menegaskan, masih banyak kader PDIP yang punya kemampuan dan pengalaman dan loyalitas yang saat ini tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan. Mereka inilah kata Siti, yang pantas dijadikan ketua umum.

"Semua calon kecuali Jokowi boleh maju. Kader yang duduk di pemerintahan pun tidak apa maju, asal setelah itu para kader itu tidak rangkap jabatan. Saat ini ada Pramono Anung, Hasto Kristanto, dan Puan. Kalau salah satu dari para kader itu dipilih, maka harus fokus ke partai," sarannya.

Namun demikian, Siti melihat bahwa Megawati masih jadi kekuatan pemersatu di PDIP. Oleh karena itu Megawati tidak boleh langsung lengser dari PDIP jika terpilih ketua umum yang lain.

"Megawati tetap harus menjadi tokoh pemersatu, tidak boleh langsung lengser. Ketum day to day dipegang kader lain, Megawati menjadi sosok pemersatu seperti Soeharto di Golkar dulu. Kalau tidak, PDIP akan pecah belah," pungkasnya.(fas/jpnn)