Jokowi Marah, Sekjen NasDem: Jabatan Presiden 3 Periode Usulan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan usulan masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945 merupakan usulan masyarakat.

Hal ini disampaikan Johnny ketika dimintai tanggapan kemarahan Jokowi atas ide penambahan masa jabatan presiden yang konon berasal dari Partai NasDem. Jokowi sendiri merasa usulan itu tamparan baginya, ada yang cari muka atau ingin menjerumuskannya.

"Itu usulan masyarakat. Kami kalau urusan amendemen UUD, harus mendengar pendapat masyarakat, harus melibatkan masyarakat secara luas, dunia akademisi, tokoh-tokoh, semua pihak masyarakat," ujar Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).

Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan bahwa karena gagasan tersebut berkaitan dengan konstitusi, maka mereka perlu mendengar pendapat masyarakat. Kemudian, hal itu dibicarakan di forum MPR.

"Nah sebelumnya karena itu sudah berkembang dari masyarakat, lalu disampaikan kepada masyarakat. Karena apa? UUD enggak boleh elitis dan keputusan elit saja. Itu prinsip NasDem," jelas mantan politikus Senayan ini.

Namun demikian, secara pribadi, Johnny mengaku sependapat dengan Presiden Jokowi yang marah karena rencana amendemen UUD melebar ke mana-mana. Baik soal masa jabatan presiden tiga periode, hingga presiden dipilih oleh MPR. Bahkan dikesankan ide tersebut datang dari Istana.

"Saya sebagai sekjen (NasDem), setuju dengan pendapat presiden, karena itu bukan datang dari presiden, jangan sampai dikaitkan dengan presiden. Orang presiden enggak minta. Pak Jokowi enggak minta, terus dibilang Pak Jokowi minta. Ya enggak," tutur pria asal Nusa Tenggara Timur ini.

Dia juga sepakat bila rencana amendemen UUD dihentikan karena sudah melebar ke mana-mana. Pendapat Presiden Jokowi itu menurut Johnny, masuk akal karena sekarang pemerintah memang harus fokus menghadapi berbagai tantangan global.