Jokowi Minta Pembuatan Sertifikat Tanah Besar-Besaran

jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo memberi target pada Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Jokowi, sapaan Presiden menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

“Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi. Tetapi setiap tahun kita akan tambah, tambah, tambah. Kalau bisa menyertifikatan 5 juta per tahun. Itu sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar,” kata   Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Reformasi Agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8).

Presiden meyakini, reforma agraria bisa menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan.

“Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam,” lanjutnya.

Selain itu, reforma agraria diharapkan juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga terkait melakukan langkah percepatan implementasi reforma agraria.

“Wujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy). Lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir, dan mengakibatkan sengketa agraria,” tegasnya.

Presiden juga meminta agar dilakukan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi seperti sebelumnya, masyarakat harus menunggu proses sertifikat bertahun-tahun, sedang untuk pengusaha justru dipermudah.

 “Ini harusnya terbalik-balik,” ujarnya.