Jokowi Minta Pertamina dan Pemprov Kaltim Rukun soal Saham Blok Mahakam

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta pembagian saham pengelolaan Blok Mahakam antara Pertamina dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara diselesaikan secara damai. Menurutnya, semua pihak harus mengedepankan dialog agar tidak ada kesalahpahaman.  dan koordinasi semua pihak. Ia khawatir ada salah pengertian antara pihak-pihak terkait.

"Komunikasi dengan semua pihak harus dijaga agar tidak terjadi salah pengertian. Antara pemerintah, Pertamina, dan pemerintah daerah harus mendapatkan pemahaman yang sama. Seiring sejalan dalam proses transisi ini," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu saat membuka rapat terbatas membahas Blok Mahakam di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7).

Jokowi menambahkan, pembahasan aspek legal yang menyangkut draf kontrak baru termasuk syarat dan ketentuan harus segera disiapkan. Karenanya, Jokowi memerintahkan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk memulai proses evaluasi aset Blok Mahakam agar semuanya bisa selesai bersamaan.

Jokowi mengingatkan keberadaan Blok Mahakam sangat penting demi tercukupinya kebutuhan energi nasional. "Saya kira goalnya adalah Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita," tandas Jokowi.

Seperti diberitakan, saat ini Blok Mahakam dikelola oleh dua perusahaan asing, yakni Inpex Corporation dan Total E&P Indonesie. Sesuai perjanjian, kontrak Inpex dan Total di Blok Mahakam akan berakhir pada Desember 2017 yang akan datang.

Pemerintah pun menunjuk Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam ketika kontrak yang dipegang Inpex dan Total berakhir. Hanya saja, ada aturan tentang jatah saham atau participating interest (PI) untuk pemerintah daerah sebesar 10 persen.

Namun, Pemprov Kaltim menganggap jatah 10 persen itu terlalu kecil. Pemda meminta agar mendapat jatah saham 19 persen.(flo/jpnn)