Jokowi Minta PTM Dievaluasi, Disdik DKI: Ini Simalakama

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Dinas Pendidikan DKI menganggap kebijakan soal PTM maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi ibarat buah simalakama.

Menurut Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radjagah, sebagian kalangan menginginkan PTM dihentikan akibat jumlah kasus Covid-19 di ibu kota besar. Di sisi lain, sebagian kalangan menginginkan pembelajaran luring atau PJJ dilanjutkan.

“Ini simalakama, nih. Kami ikuti keinginan masyarakat yang supaya PJJ (pembelajaran jarak jauh, red), tetapi itu berbeda dengan SKB 4 Menteri,” ucap Taga saat dihubungi, Rabu (2/2).

Menurut dia, sebenarnya Pemprov DKI bisa saja memutuskan kembali pelaksanakan PJJ. Namun, kebijakan tersebut bakal bertabrakan dengan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Di dalam SKB tersebut tertulis bahwa daerah yang masih berstatus PPKM Level 1 atau 2 dapat menjalankan PTM 100 persen.

Oleh karena itu, bila pemerintah pusat menyarankan PJJ diberlakukan lagi, harus ada aturan baru supaya bisa diikuti semua daerah.

“Kalau bisa konsisten SKB 4 menterinya sama, sehingga enggak membuat bingung daerah. Kan, presiden punya kewenangan penuh dengan menteri-menterinya,” ujar Taga.