Jokowi Perintahkan LKPP Persulit Pengadaan Barang Impor

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mempersulit pengadaan barang yang dilakukan secara impor. Dia juga meminta Bappenas mendesain pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai penunjang kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.

Instruksi ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Dia menginginkan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Karena bila terjadi keterlambatan dapat mempengaruhi APBN maupun APBD.

"Belanja pengadaan barang dan jasa harus berkontribusi signifikan terhadap industri dalam negeri. Tolong betul-betul disadari. Pengembangan industri dalam negeri itu bisa didesain dari proses pengadaan barang dan jasa," ucap Jokowi.

Untuk itu, dia meminta Ketua LKPP Roni Dwi Susanto bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), membuat desain tentang strategi berkembangnya UKM dalam negeri.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masak masih impor. Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul. Tahun depan saya beli. Ini puluhan ribu ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor," tegas suami Iriana itu.

Pacul tersebut menurut Kepala Negara, masih satu jenis barang. Sementara masih ada ribuan barang lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bila kebiasaan impor tersebut tidak dihentikan, katanya, tentu memberikan keuntungan besar bagi negara asal barang yang diimpor.

"Enak banget itu negara di mana barang itu kita impor. Kita ini masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, masih impor. Impor itu enak karena harganya lebih murah. Tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi hilang. Larinya ke situ," tutur presiden.

Disampaikan Jokowi, pengadaan barang dan jasa pemerintah setiap tahunnya bisa dimanfaatkan untuk membangun industri-industri kecil. Untuk itu, dia meminta jajarannya segera memetakan mana saja barang yang dapat diproduksi dalam negeri mana yang tidak.