Jokowi Tekankan Pengelolaan Dana Haji Harus Transparan

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penegasan itu disampaikan Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, ketika memimpin rapat terbatas membahas pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4).

“Tentu saja kita ingin (pengelolaan) yang transparan dan akuntabel. Karena ini sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada," kata Jokowi pada rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja.

Usai rapat tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut dibahas tentang kemungkinan penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif, tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

"Bapak Presiden intinya menekankan bahwa investasi itu selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya," kata Lukman.

Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyebutkan, program investasi yang akan dilakukan terdiri atas dua jenis, yakni di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.

"Tahun 2019 kita akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jemaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja," jelas Anggito.

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.