Jonan Beber Dua Biang Kerok Dwelling Time

jpnn.com - JAKARTA - Permasalahan dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat peti kemas di pelabuhan sampai saat ini belum juga teratasi. Dalam catatan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan,  ada dua sumber masalah yang menjadi biang kerok lamanya dwelling time di pelabuhan.  

"Ada dua hal besar. Satu dari pengguna jasa itu sendiri, yang kedua dari penyedia jasa. Itu  ada 18 kementerian/lembaga (terlibat urusan bongkar muat, red). Yang paling sering mungkin sembilan kementerian pada umumnya. Itu termasuk operator, petugas pelabuhan," ungkap Jonan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Meski bukan perkara mudah untuk mengatasi masalah dwelling time, mantan dirut PT KAI itu masih optimistis persoalan yang jadi sorotan Presiden Joko Widodo itu bisa diselesaikan. Menurut Jonan, cara yang bisa ditempuh adalah pembenahan secara bersama-sama oleh 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam urusan lalu lintas barang di pelabuhan.

"Ini harus bekerja sama. Kalau dwelling time mau turun, itu bisa turun. Intinya, ini harus kerjasama (mengatasi dwelling time-red)," beber Jonan.

Di samping itu, Jonan juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menunjuk koordinator otoritas pelabuhan. Pasalnya, dalam UU Pelayaran diatur tentang otoritas pelabuhan di bawah Kemenhub yang bertugas sebagai koordinator semua kegiatan di pelabuhan.

"Kalau saya bilang harus ada keppres (keputusan presiden, red) yang menunjuk otoritas pelabuhan sebagai koordinator. Dibuat satu atap seperti Samsat. Dulu ngurus STNK juga kalau nggak dibuatkan Samsat nggak bisa rapi. Kapannya, ya tanya sama presiden, yang tanda tangan kan presiden," pungkasnya. (chi/jpnn)