Jubir Agung: Jangan Paksa Kami Lakukan Pemecatan

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Golkar memastikan tidak akan main pecat terhadap para pengurus yang sebelumnya berada di gerbong Aburizal Bakrie. Untuk DPD Golkar Sumut misalnya, hingga kemarin belum dipastikan Yasir Ridho Lubis bakal dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris.

Begitu pun untuk para ketua DPD Golkar kabupaten/kota di Sumut, terbuka peluang mereka akan ditunjuk menjadi Plt Ketua, yang tugasnya nanti melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah, dan juga mempersiapkan pelaksanaan musda.

Jadi, bagaimana dengan Yasri Ridho? "Kita doakan dia tetap sekretaris," ujar Ketua DPP Golkar Leo Nababan, yang juga Plt Ketua DPD Golkar Sumut, kepada JPNN kemarin (24/3).

Dikatakan Leo, dalam waktu dekat ini DPP akan mengeluarkan SK tentang penunjukan plt ketua, sekretaris, bendara, beserta wakil-wakilnya. Leo pun mengaku tahu persis karakter 33 Ketua DPD kabupaten/kota di Sumut saat ini. Mereka berpeluang ditunjuk sebagai plt ketua. "Sebanyak 33 itu, bisa di-plt-kan semua, bisa tidak di-plt-kan semua," cetus Leo, yang juga jubir DPP Golkar pimpinan Agung Laksono itu.

Karena itu, Leo mengimbau agar setelah keluarnya SK pengesahan kepengurusan Golkar pimpinan Agung  Laksono dari menkumham Senin (23/3), para kader di Sumut segera merapatkan barisan dan memahami azas legalitas.

Bagaimana terhadap mereka yang tetap membangkang? Alumni Lemhanas itu secara diplomatis menjawab," Kami yakin kader-kader di Sumut paham azas legalitas. Namun, jangan paksa kami untuk bertindak karena kami tak ingin ada pemecatan-pemecatan. Jangan paksa kami untuk melakukan pemecatan."

Yang jelas, lanjut Leo, setelah keluar SK menkumham itu, maka segala perdebatan soal dualisme Golkar sudah berakhir. "Dan saya tahu persis, kader-kader Golkar di Sumut itu kader-kader tangguh, yang paham azas legalitas. Ini (konflik internal Golkar, red) hanya persoalan di tingkat atas," kata Leo.