Junimart Girsang Dukung Instruksi Presiden Soal Percepatan Vaksinasi di Daerah

Dia menegaskan kendala tersebut menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah. Bahkan telah menciptakan masalah baru di tengah masyarakat saat ini.

Sebab, kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan kepada masyarakat. Seharusnya jumlah vaksin yang disalurkan dapat diketahui khalayak.

Menurut Junimart, pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin.

Tujuannya, menurut dia, agar para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan.

“Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas atau tempat yang ditentukan tetapi tidak seluruhnya divaksin, dengan alasan stok terbatas. Artinya masyarakat sudah tahu dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin,” tegas Junimart.

Begitu juga halnya terkait tenaga kesehatan (Nakes). Pemerintah diharapkan dapat mengatur perbandingan jumlah nakes sebagai vaksinator dengan jumlah penerima vaksinasi.

"Dipertimbangkan juga kemampuan mereka seorang vaksinator bisa melakukan vaksinasi untuk berapa masyarakat. Ini sangat perlu dalam rangka efektivitas target vaksinasi menuju herd Immunity," tegas mantan anggota Komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur. Mengatakan pada Agustus ini dan September nanti, Pemerintah akan kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis.