Jusuf Kalla: Implementasi SDGs Butuh Partisipasi Masyarakat Sipil

jpnn.com - NEW YORK - Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Goal atau tujuan 17 SDGS mengamatkan partnership dengan organisasi masyarakat sipil,” kata Jusuf Kalla, didampingi Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Marsudi, saat menerima 10 perwakilan NGO asal Indonesia di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Jumat (25/9) sore atau Sabtu (26/9) dini hari Waktu Indonesia Barat.

Adapun pimpinan organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) asal Indonesia, yang ikut dalam bertemu Jusuf Kalla untuk membahas rencana implementasi SDGs, antara lain Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), Dian Kartika (Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), dan Wahyu Susilo (Migrant Care).

Selain itu, Sugeng Bahagijo (Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Haris Azhar (Kontras), dan Darmawan (Oxfam Indonesia). Para pemimpin NGO ini juga berada di New York, AS dalam rangka turut menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 25-27 September 2015.

Sugeng Bahagijo menyampaikan SDGs adalah versi global tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

“Jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, akan mempercepat pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM,” kata Sugeng.

Hanya saja berbeda dengan program-program pembangunan milinium atau milinieum development goals (MDGs) 2000-2015 ini, pelaksanaan SDGs 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil.

“Tidak hanya saat  membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator, dan implementasi,” kata Sugeng.