Kabar Terbaru Laporan KontraS soal Dugaan Malaadministrasi Penujukan Pj Kepala Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Staf Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Adelita Ayas mengatakan laporan maladministrasi terkait penetapan penjabat kepala daerah sedang dalam tahap pemeriksaan Ombudsman RI (ORI).

"Per hari ini kami dapat update bahwa ORI sedang melakukan pemeriksaan ahli," kata Adelita, Selasa (5/7).

Dia mengatakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Ombudsman akan disampaikan pada pertengahan Juli ini.

KontraS menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak patuh dengan menempatkan TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah.

"Kami menilai kembali lagi Kemendagri melakukan preseden nggak patuh menempatkan TNI polri bukan kali pertama," ujar Adelita.

Keputusan Kemendagri ini menjadi masalah karena dinilai kontrdiktif dengan reformasi dwifungsi Abri.

"Kepala daerah jabatan sipil, pengisian jabatan oleh TNI Polri, ya, pelecehan supremasi sipil," lanjut Adelita.

Meskipun anggota TNI dan Polri yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sudah pensiun, Adelita menilai hal tersebut tetap menyalahi aturan. (mcr9/jpnn)