Kabinet SBY Nostalgia Kebijakan BBM Zaman Soeharto
Jumat, 30 Maret 2012 – 14:05 WIB
Kemudahan itu, lanjutnya, karena pemerintah menganut sistem sentralistik sehingga daerah tinggal ikut saja. Lain dengan sekarang, semua kebijakan pusat harus disetujui DPR RI dan dilempar ke publik. Daerah pun lebih leluasa untuk menolak kebijakan pusat karena adanya Otda.
"Baru rencana, tapi publik sudah tahu dan mengambil tindakan. Parahnya, ada oknum nakal yang memanfaatkannya seperti melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM, pedagang menaikkan harga sembako," terangnya.
JAKARTA--Pemerintah mengaku kesulitan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain terganjal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Kaleidoskop 2024: Ruben Onsu Marah Besar, Refly Harun Angkat Bicara | Reaction JPNN
-
Dualisme Dekopin, Begini Respons Budi Arie Setiadi
-
Prediksi Nyai Dewi Rantian: 2025, Perekonomian Membaik dan Alam Berubah
-
KAI Perpanjang Waktu Layanan LRT Jabodebek
-
Gus Rofi'i Bantah Isu Negatif Terkait Konflik PSN PIK 2
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Tim Reaksi Cepat KP2MI Menggagalkan Keberangkatan 8 Calon PMI Ilegal ke UEA
Minggu, 29 Desember 2024 – 14:00 WIB - Humaniora
28 Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Korsel, Kemenlu: Tak Ada Penumpang WNI
Minggu, 29 Desember 2024 – 13:51 WIB - Sosial
Bantu Kuatkan Hijrah Masyarakat, BMH Yogyakarta Gelar Layanan Hapus Tato
Minggu, 29 Desember 2024 – 12:49 WIB - Sosial
Super Air Jet Ganti Komponen Pesawat Saat Penumpang Sudah Dalam Kabin, Ini Akibatnya
Minggu, 29 Desember 2024 – 12:06 WIB
BERITA TERPOPULER
- Sosial
Super Air Jet Ganti Komponen Pesawat Saat Penumpang Sudah Dalam Kabin, Ini Akibatnya
Minggu, 29 Desember 2024 – 12:06 WIB - Liga Indonesia
Paul Munster Kecewa, Persebaya Berpotensi Disalip Persib
Minggu, 29 Desember 2024 – 10:47 WIB - Seleb
Kabar Duka: Aktris Legendaris Olivia Hussey Meninggal Dunia
Minggu, 29 Desember 2024 – 08:51 WIB - Olahraga
Menyongsong Putaran Kedua Liga 1, Pelatih PSS Sleman Punya Permintaan
Minggu, 29 Desember 2024 – 09:20 WIB - Hukum
KPK Buka Peluang Memanggil Megawati, Said PDIP: Jangan Menggiring Opini Lebih Maju
Minggu, 29 Desember 2024 – 11:03 WIB