Kader Dicekal ke LN, Demokrat Siapkan Bantuan Hukum
Jumat, 22 Juni 2012 – 17:41 WIB
JAKARTA - Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga belum mengetahui alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan ke luar negeri (LN) terhadap kadernya, Bertha Herawati. Namun Partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap akan memberikan bantuan hukum terhadap Bertha jika diminta oleh yang bersangkutan. "Kalau diminta ya kita kan ada divisi hukum, kalau diminta kita akan berikan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua di kantor KPK Jakarta, Jumat, (22/6).
Meski mengaku tidak terlalu mengenal Bertha, namun Max juga meminta agar Bertha taat pada azas hukum. Apa yang jadi keputusan hasil penyelidikan maupun penyidikan harus ditaati oleh siapapun karena hukum tidak pandang bulu.
"Kita sudah komit sejak awal. Tidak boleh ingkari apa yang jadi keputusan (hukum). Jadi kalau Ibu Bertha ada keterkaitan saya kira itu urusan lembaga hukum," kata Max yang hari ini diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus Kemenpora dan Kemendiknas dengan tersangka Angelina Sondakh.
JAKARTA - Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga belum mengetahui alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Tiga Ratu Dunia Meriahkan Grand Final Miss Teen Beauty Indonesia dan Indonesian Stars Search 2024
-
Menjelang Perayaan Natal, Discovery Ancol Persembahkan Chrismast Tree Lighting
-
Pertama Kali Bermain Film Horor, Rachel Vennya Ingin Keluar Dari Zona Nyaman
-
Salam Rancage Membuat Olahan Sampah Kertas Menjadi Produk Premium
-
Bentrok Ormas di Pekanbaru, Polda Jatim Buru Seluruh Pelaku | Reaction JPNN
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
Selasa, 26 November 2024 – 00:19 WIB - Hukum
BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
Senin, 25 November 2024 – 22:43 WIB - Humaniora
Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
Senin, 25 November 2024 – 21:21 WIB - Hukum
Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
Senin, 25 November 2024 – 20:12 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Beredar Surat Instruksi Prabowo untuk Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasannya
Senin, 25 November 2024 – 20:37 WIB - Pemilihan Umum
Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
Senin, 25 November 2024 – 20:42 WIB - Pilkada
Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
Senin, 25 November 2024 – 19:01 WIB - Jateng Terkini
Pelajar SMK di Semarang Tewas Ditembak Oknum Polisi, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Senin, 25 November 2024 – 19:33 WIB - Kriminal
Seorang Pelajar SMKN 4 Semarang Meninggal Dunia, Diduga Ditembak Polisi
Senin, 25 November 2024 – 22:55 WIB