Kader Muda PD Tuntut Pemerintah Hentikan Dagelan Politik Lewat KLB Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Kader muda Partai Demokrat (PD) menuntut pemerintah segera menghentikan dagelan politik menyusul terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) yang ilegal dan inkonstitusional di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

“Apa yang tersaji secara telanjang di Deli Serdang sungguh sangat tidak mendidik. Baru kali ini terjadi, partai politik dibajak secara kasar oleh pejabat negara yang seharusnya melindungi semua parpol. Sangat ironis," ujar Kepala Biro Departemen Politik dan Pemerintahan Daerah DPP Partai Demokrat Iwan Setiawan Arifin Manasa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3) malam.

Menurut Iwan, jaringan kader muda PD di seluruh Indonesia sejak awal telah memantau pergerakan yang dilakukan oleh para mantan kader yang haus kekuasaan itu.

“Dulu kami belajar dari mereka bagaimana membangun dan merawat PD agar menjadi partai progresif yang menyelesaikan setiap masalah secara konstitusional. Tetapi kini mereka justru mengajarkan bagaimana merebut kekuasaan dengan cara (maaf) menjijikkan,” jelasnya.

Iwan mengungkapkan para kader muda PD merasa perlu menuntut pemerintah, khususnya Menko Polhukam dan Menkumham segera menghentikan dagelan politik ini.

Caranya adalah menolak atau tidak mengakui hasil KLB Sumut yang telah memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

“Kalau sampai diakui dan disahkan, KLB abal-abal ini akan menjadi preseden buruk yang tidak hanya merusak tatanan demokrasi di Indonesia, tetapi sangat mungkin terjadi lagi kapan saja dan menimpa partai apa saja,” tegas tokoh muda asal Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Iwan Manasa menambahkan, meski tergolong kader muda, ia dan jaringannya melihat dengan terang benderang bagaimana para bekas kader senior di PD itu telah bertindak brutal.