Kadin Indonesia Timur Minta Pusat Tak Diskriminatif

JAKARTA — Pemerintah pusat telah menyusun program Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) sebagai master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Namun demikian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia Timur mendesak pemerintah untuk tidak diskriminatif dalam melaksanakan pemerataan ekonomi melalui koridor itu.

Ketua Kadin NTB,Bary Djadid kepada JPNN, Rabu (5/4) siang, menyatakan, pemerintah harus memberi ruang seluas mungkin bagi pengusaha lokal di daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah. "Justru kita di daerah jangan diberi standar yang sama dengan pengusaha nasional dari Jakarta. Ini kan namanya mengadu petinju amatir lawan Mike Tyson," ujar Bary Djadid.

Karena itulah, tambahnya, dalam Rapimnas Kadin yang berlangsung beberapa hari lalu di Jakarta, Kadin se-Indonesia Timur mendesak Kadin pusat untuk mengambil sikap. Sebab, dalam rangka penerapan koridor ekonomi itu pemerintah telah menunjuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor besar sebagai penggerak proyek.

Kadin di daerah dan para pengusaha kecil khawatir tidak akan bisa ikut bersaing jika pemerintah memberikan standard yang sama bagi pengusaha besar dan daerah untuk terlibat dalam koridor ekonomi itu. "Jadi harus dilihat sesuai dengan kondisi daerah setempat, jangan kita disamaratakan, tentu masing-masing daerah memiliki potensi dan kondisi berbeda," tambahnya.